Agaknya, pemikiran itulah yang mendasari kenapa alumnus Jurusan Arsitektur Surabaya itu membangun taman kota yang bukan sekadar taman, melainkan taman yang sangat dirindukan anak-anak kota ini yang semakin sulit menemukan tempat bermain.

Tidak hanya itu, ia juga mengaku sangat sedih sekali dengan tereksploitasinya anak-anak jalanan, atau terjebaknya anak-anak dalam sindikat perdagangan anak-anak untuk dipekerjakan.

Pejabat dengan gaya Suroboyo-an itu sering mengunjungi Mapolrestabes Surabaya untuk menemui anak-anak yang terlibat dalam sindikat “jual beli” anak-anak untuk dunia kerja atau “pelacur” anak-anak.

Dalam konteks itu, eksekutif yang akrab disapa Risma itu pun menyempatkan diri untuk berdialog dengan anak-anak yang “hidup” di kawasan lokalisasi. Bahkan, Risma pun sempat menangis saat menceritakan nasib anak-anak di kawasan lokalisasi Dolly saat diwawancarai sebuah televisi nasional.

“Anak-anak di Dolly harus diberi wawasan yang lebih luas bahwa lingkungan di mana mereka tinggal tidak hanya berupa praktik-praktik prostitusi,”. Rasa sedih yang mendalam itu pula yang akhirnya mendorong Risma untuk menutup sejumlah lokalisasi. Bukan sekadar “emoh” dengan dunia prostitusi, melainkan lebih pada “penyelamatan” anak-anak kota ini.

Dari situ, Risma yang ingin menjadi guru SD itu memiliki kepentingan untuk warga kota yakni membangun sumberdaya manusia Surabaya yang lebih riang, lebih berbudi/berakhlak, dan lebih berpendidikan.

Bungkul

Oleh karena itu, kemarahan Risma saat PT Unilever melakukan bagi-bagi es krim di Taman Bungkul (11/5) yang membuat taman itu rusak itu tidak harus dipahami sebagai arogansi dan sikap berlebihan.nNamun, hal itu harus dimaklumi sebagai bentuk kejengkelannya atas “gangguan” terhadap komitmen Risma untuk membuat anak-anak Surabaya menjadi riang dan berbudi.

Dus, kemarahan itu pun tak perlu dikaitkan dengan upaya pengalihan isu terkait kecaman terhadap Risma atas penghargaan yang diterima dari EBA yang bukan piala kategori “Socrates Award”, melainkan penghargaan untuk kategori “United Europa Award” (UEA). Masalahnya, kaitan antara komitmen untuk “menyelamatkan” anak-anak kota ini dengan pengalihan isu terkait penghargaan yang “salah kategori” itu jauh dari konteks, kecuali politisasi persoalan oleh politisi yang tidak memihak pada kepentingan generasi kota ini.

Taman Bungkul dan taman tengah kota itu rusak karena terinjak-injak pengunjung “car free day” yang ternyata mencapai puluhan ribu, padahal Walls hanya menyiapkan 10 ribu es krim. Dampaknya, warga yang ingin segera mendapatkan pembagian es krim gratis untuk pemecahan rekor MURI itu pun tidak melintasi jalan yang semestinya, tetapi memilih jalan pintas dengan menerjang tanaman lokasi taman kota.

Hasilnya, ada tiga lokasi taman kota yang kondisinya hancur dan harus dilakukan penanaman ulang yakni di Jalan Raya Darmo, Taman Bungkul, dan Jalan Serayu. Menyikapi kemarahan Risma itu, Asisten Branch Manager Walls, Kaninia Radiyatni, mengaku pihaknya siap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan taman.

“Kami siap memberikan ganti rugi atas banyaknya tanaman yang mati akibat kegiatan yang kami selenggarakan,” katanya. Hingga kini, Risma sudah memperketat perizinan acara di kawasan Tugu Pahlawan hanya untuk acara-acara yang membangkitkan jiwa kepahlawanan, sedangkan acara pertunjukan musik sudah tidak diperbolehkan, sedangkan di Taman Bungkul belum ada aturan itu.

Dolly

Idem dengan Bungkul, rencana Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak pada 19 Juni 2014 juga menuai tantangan dari sejumlah pihak. Bahkan, ganjalan juga datang dari perbedaan pendapat antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan wakilnya Wisnu Sakti Buana. Wisnu menyatakan penutupan Dolly tidak bisa dipaksakan.

Wisnu Sakti mengharapkan penutupan lokalisasi Dolly semestinya melibatkan warga sekitar lokalisasi, yakni Putat Jaya. Mereka diajak musyawarah terlebih dahulu sebelum penutupan dilakukan. “Beberapa kali saya turun ke sana, ternyata warga di sana mengeluhkan belum pernah diajak berembuk soal penutupan,” ucap wakil wali kota yang juga ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu.

Menurut dia, warga masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Dolly, di antaranya dengan bekerja sebagai tukang laundry, salon, warung makanan, toko pracangan, dan lainnya. Pandangan itu jelas beda dengan Risma yang justru lebih ingin menyelamatkan masa depan anak-anak kota ini yang tinggal di sana. Aneh, wakil wali kota bersikap seperti legislatif, padahal dirinya merupakan eksekutif.

Menurut Risma, sasaran penutupan adalah rumah-rumah yang selama ini menjadi tempat praktik prostitusi (wisma), sehingga yang dilibatkan untuk berdialog tentang penutupan adalah para penghuni wisma, baik itu PSK maupun mucikari. “Meski begitu, pelatihan keterampilan yang diadakan pemkot untuk penghuni lokalisasi guna memberi solusi bila lokalisasi Dolly ditutup itu juga bisa diikuti warga masyarakat lainnya. Nantinya, fasilitas umum dan sentra usaha yang dibangun pada eks lokalisasi itu juga akan menjadi sumber penghidupan yang baru bagi warga,” katanya.

Tentu kepentingan manusiawi untuk “memperbaiki” sumberdaya manusia Surabaya lebih mengemuka dalam penutupan lokalisasi itu, bahkan rencana penutupan itu bukan dilakukan secara tiba-tiba, karena sejumlah lokalisasi di Surabaya sudah ditutup sebelumnya.
Agaknya, ikhtiar Risma akan selalu mendapat dukungan warga Kota Pahlawan, karena apa yang dilakukan selama ini terbukti untuk kebaikan kota ini dan warganya, kendati upaya politisasi akan tetap menyeruak dengan berbagai kepentingan, mengingat wali kota juga merupakan jabatan politik. (liputan6.com)